DALAM langkah tegas untuk menegakkan ketertiban dan kelancaran operasional, Polres Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) bersama Pemerintah Daerah, TNI, Polisi Kehutanan, dan Satpol PP, melaksanakan penertiban terhadap sejumlah portal yang diyakini menghalangi proyek PT J Resources Bolaang Mongondow (JRBM) di KM 12.
Tindakan ini diambil menyusul adanya dugaan keterlibatan kelompok masyarakat yang dikenal sebagai Kunu Makalalag beserta keluarga dan koleganya dalam membuka tambang ilegal di kawasan tersebut.
Di lokasi, aparat gabungan terlihat aktif membongkar portal yang didirikan oleh kelompok Makalalag. Tindakan tersebut diambil karena blokade ini mengganggu kelancaran operasional tambang yang dianggap vital bagi perekonomian daerah.
Kapolres Bolsel, AKBP Indra Wahyu Majid, S.I.K., menyatakan bahwa penertiban ini tidak semata-mata demi kepentingan PT JRBM, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat secara umum. Menurutnya, keberlangsungan operasional perusahaan akan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat di Bolsel.
“Langkah ini bertujuan untuk memastikan operasional PT JRBM berjalan tanpa hambatan, sehingga masyarakat Bolsel pun bisa merasakan manfaatnya,” ungkap Indra saat ditemui di lokasi.
Indra juga menekankan pentingnya penegakan hukum dalam eksplorasi tambang. Ia mengingatkan bahwa jika penambangan ilegal dibiarkan, kekayaan sumber daya alam akan jatuh ke tangan segelintir orang yang melanggar hukum.
“Penambang ilegal dan pihak-pihak yang berusaha menghalangi proyek ini akan merugikan masyarakat luas. Kita harus memastikan hasil tambang dikelola secara baik agar keuntungan bisa dinikmati bersama,” tambahnya.
Ia juga menyoroti bahwa aktivitas pertambangan yang legal dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang akan dialokasikan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. “Kegiatan tambang yang sesuai dengan aturan akan sangat berkontribusi terhadap peningkatan PAD,” jelasnya.
Meski dalam proses penertiban ini, Kapolres mengingatkan pentingnya pendekatan humanis untuk menghindari potensi konflik. Ia berharap semua pihak dapat bersinergi dan mencegah terjadinya insiden yang tidak diinginkan.
“Kami berharap penertiban ini berlangsung damai dan semua pihak bisa menghormati keputusan yang diambil. Namun, kami siap bertindak tegas jika ada yang berusaha menghalangi,” tegasnya. ***
