BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) tengah mempersiapkan diri menghadapi tahapan Pilkada serentak 2024 dengan mengikuti Pelatihan dan Sertifikasi Mediator.
Pelatihan ini diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan (Puslitbangdiklat) Bawaslu RI, bekerja sama dengan Pusat Mediasi Nasional (PMN) di Hotel AONE, Jakarta.
Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa (HP2H) Bawaslu Bolsel, Ruslan Pulumoduyo, menyatakan bahwa pelatihan ini berlangsung selama kurang lebih satu minggu, dimulai sejak 26 hingga 31 Agustus 2024.
“Pelatihan ini merupakan langkah penting bagi kami, di mana kami digembleng sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kami sebagai wasit dalam proses Pilkada,” ujar Ruslan saat dihubungi, Jumat 30 Agustus 2024.
Sebagai mantan aktivis HMI Gorontalo, Ruslan menegaskan bahwa pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan para pengawas dalam menghadapi berbagai situasi yang mungkin terjadi selama tahapan Pilkada.
“Kami di sini tidak hanya belajar tentang aturan, tetapi juga mengasah keterampilan mediasi yang sangat penting dalam menyelesaikan konflik secara damai dan adil,” tambahnya.
Lebih lanjut, Ruslan menjelaskan bahwa pelatihan ini merupakan bagian dari upaya Bawaslu untuk memastikan Pilkada serentak berjalan dengan baik dan berkualitas.
“Dengan bekal yang kami dapatkan, kami optimis dapat menyukseskan tahapan Pilkada serentak pada 27 November mendatang, khususnya di Bolsel,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya mengikuti pelatihan ini untuk memperkuat peran Bawaslu sebagai lembaga yang tidak hanya bertugas mengawasi, tetapi juga menyelesaikan sengketa pemilu dengan cara yang transparan dan sesuai dengan regulasi.
“Sesuai dengan Perbawaslu No. 9 Tahun 2022, Bawaslu diwajibkan untuk melakukan upaya mediasi sebelum melanjutkan sengketa ke tahap adjudikasi,” urainya.
Dengan pelatihan ini, Bawaslu Bolsel berharap dapat menjalankan perannya dengan lebih efektif dan memastikan bahwa proses demokrasi di Indonesia berlangsung dengan transparan, adil, dan berintegritas tinggi.
“Program ini tidak hanya meningkatkan kapasitas kami sebagai pengawas, tetapi juga memastikan bahwa sengketa yang mungkin muncul selama Pilkada dapat diselesaikan secara damai dan adil,” pungkas Ruslan. (Rmd)
