MOMENTUM penting dalam agenda Rapat Paripurna Penyampaian Tahap 1 Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2024, berlangsung penuh drama ketika kehadiran anggota DPRD Bolsel, tak memenuhi kuorum yang ditentukan. Rapat yang seharusnya dimulai pada pukul 09.00 Wita, terpaksa harus molor selama 5 jam sebelum akhirnya dapat dimulai.
Hanya sepuluh dari dua puluh anggota DPRD Bolsel yang hadir di ruang paripurna pada waktu yang ditentukan. Kuorum rapat membutuhkan lebih dari separuh dari total anggota DPRD, namun sayangnya, angka tersebut tidak terpenuhi hingga pukul 14.00 Wita. Kondisi ini mencerminkan kurangnya keseriusan beberapa anggota DPRD dalam melaksanakan tanggung jawab mereka sebagai wakil rakyat.
Namun, rapat dapat dimulai setelah dilakukan skors tambahan selama 15 menit dan kehadiran dua anggota DPRD terakhir, yaitu Jefri Djauhari dan Obing Pakaya. Dengan hadirnya dua anggota tersebut, kuorum akhirnya terpenuhi, meskipun keterlambatan ini menuai kritik dari berbagai pihak.
Bupati Bolsel, Haji Iskandar Kamaru, tidak menyembunyikan kekecewaannya terhadap situasi tersebut. Baginya, agenda penting yang dihadapi dalam rapat paripurna ini memerlukan solidaritas dan kekompakan antara eksekutif dan legislatif untuk mencapai hasil yang optimal.
“Keterlambatan dalam melaksanakan rapat mencerminkan kurangnya kesiapan dan profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat,” ujar Iskandar.
Teguran dan sorotan juga datang dari Ketua DPRD Bolsel, Arifin Olii, yang menyoroti kesadaran para wakil rakyat dalam menjalankan tugas mereka.
“Meskipun peran mengawal aspirasi masyarakat di lapangan adalah penting, tugas rutin sebagai anggota DPRD tidak boleh diabaikan begitu saja,” tegasnya.
Arifin Olii juga mendesak Ketua Badan Kehormatan DPRD untuk memberikan teguran kepada anggota yang kurang disiplin dalam menghadiri rapat.
“Situasi molornya Rapat Paripurna ini seharusnya menjadi pembelajaran bagi DPRD Bolsel untuk lebih memprioritaskan tanggung jawab mereka sebagai wakil rakyat. Keseriusan dalam menjalankan tugas dan kewajiban akan membawa dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Seluruh anggota DPRD Bolsel harus memahami bahwa agenda penting seperti Rapat Paripurna harus dihadiri sepenuh hati dan dedikasi, tanpa terkecuali,” tambahnya.
Pengalaman pahit ini harus dijadikan titik tolak bagi perbaikan di masa depan, sehingga tugas sebagai wakil rakyat dapat dijalankan dengan lebih baik dan profesional. Solidaritas antara eksekutif dan legislatif harus tetap dijaga agar agenda penting pemerintahan dapat berjalan lancar untuk kepentingan masyarakat. Di masa mendatang, rapat paripurna hanya boleh diagendakan jika semua persiapan telah matang, dan setiap anggota DPRD memiliki kesadaran penuh akan tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat.
Dengan semangat baru dan kesadaran yang ditingkatkan, diharapkan DPRD Bolsel dapat menghadirkan kinerja yang lebih baik lagi untuk kepentingan masyarakat dan daerah. Bagaimanapun, kepercayaan yang diberikan oleh rakyat tidak boleh disia-siakan, dan tugas mulia sebagai wakil rakyat harus selalu dijunjung tinggi. (Rmd/***)
